Cuma satu orang bisa punya PT? Jawabannya, bisa. Melalui skema PT Perorangan, pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan perseroan seorang diri tanpa harus mencari partner hanya untuk memenuhi jumlah pendiri.
Bagi pelaku UMKM, kemudahan ini menarik karena PT Perorangan tetap berstatus badan hukum, sementara proses pendiriannya lebih sederhana dibandingkan PT persekutuan modal. Pendirian dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU menggunakan Pernyataan Pendirian dan tidak memerlukan akta notaris.
Namun, bukan berarti semua orang dan semua jenis usaha otomatis dapat menggunakan bentuk badan hukum ini. Ada syarat PT Perorangan 2026, batas kriteria usaha, kewajiban setelah pendirian, hingga kondisi yang mengharuskan PT Perorangan berubah status menjadi PT biasa.
Apa Itu PT Perorangan?
PT Perorangan atau Perseroan Perorangan merupakan perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang dan diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK).
Pendiri PT Perorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan dalam struktur sederhananya bertindak sebagai pemegang saham sekaligus direktur. Perseroan Perorangan juga tidak memerlukan komisaris.
Inilah yang membedakannya dengan PT persekutuan modal yang pada umumnya melibatkan lebih dari satu pemegang saham dan proses pendiriannya dilakukan melalui notaris.
Jadi, Apakah Benar 1 Orang Bisa Punya PT?
Ya. Satu orang dapat mendirikan PT sepanjang memenuhi ketentuan Perseroan Perorangan.
Ditjen AHU juga menegaskan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Artinya, pemilik UMKM yang menjalankan bisnis sendiri kini memiliki pilihan untuk membentuk badan hukum tanpa harus memasukkan orang lain sebagai pemegang saham hanya untuk memenuhi struktur pendirian.
Syarat PT Perorangan 2026
Sebelum melakukan pendaftaran, calon pendiri perlu memastikan bahwa dirinya dan kegiatan usahanya memenuhi persyaratan Perseroan Perorangan.
Secara umum, hal-hal penting yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan meliputi:
- Didirikan oleh satu orang.
- Pendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki NIK.
- Usaha memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil.
- Menyiapkan nama Perseroan Perorangan.
- Menentukan alamat dan tempat kedudukan perusahaan.
- Menentukan maksud, tujuan dan kegiatan usaha.
- Menentukan modal perusahaan.
- Menyiapkan data pendiri yang sekaligus menjadi direktur dan pemegang saham.
- Mengisi Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.
- Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem AHU.
Sistem AHU sendiri menyediakan proses pendaftaran Perseroan Perorangan secara elektronik, mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat Perseroan Perorangan.
Berapa Modal untuk Mendirikan PT Perorangan?
Ini salah satu bagian yang sering membuat calon pengusaha keliru.
Perseroan Perorangan diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Berdasarkan informasi resmi AHU yang mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar. Tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan dalam batas tersebut.
Namun, batas kriteria UMK jangan disamakan dengan ketentuan modal dasar perseroan.
PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. AHU juga menjelaskan bahwa modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25%.
Apakah PT Perorangan Harus Pakai Notaris?
Untuk pendirian awal Perseroan Perorangan, tidak diperlukan akta notaris.
Pendirian dilakukan secara elektronik dengan Pernyataan Pendirian melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Status badan hukum diperoleh setelah pendaftaran dan diterbitkannya sertifikat pendaftaran.
Hal ini membuat proses pendirian relatif sederhana bagi UMKM yang memenuhi persyaratan.
Perlu dicatat, kondisi berbeda dapat terjadi ketika Perseroan Perorangan harus berubah status menjadi perseroan persekutuan modal. Dalam kondisi tersebut, perubahan status dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.
Cara Mendirikan PT Perorangan 2026
Setelah persyaratan dasar terpenuhi, calon pendiri dapat memulai proses pendirian.
Tahapan secara garis besar meliputi menyiapkan data pendiri dan perusahaan, menentukan nama perseroan, menentukan alamat dan kegiatan usaha, menyiapkan struktur permodalan, kemudian melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan secara elektronik melalui AHU.
Pada sistem AHU, pemohon akan melewati proses pendaftaran dan pengisian formulir elektronik hingga mendapatkan dokumen Perseroan Perorangan.
Setelah badan hukum terbentuk, jangan berhenti sampai di sana.
Pelaku usaha juga perlu memperhatikan NPWP, NIB melalui OSS, KBLI serta perizinan berusaha yang diperlukan berdasarkan kegiatan dan tingkat risiko usahanya. AHU juga menyebut NIB sebagai salah satu dokumen yang perlu diurus setelah memperoleh sertifikat Perseroan Perorangan.
Berapa Biaya Resmi Pendirian PT Perorangan?
Ada perbedaan antara PNBP pemerintah dengan biaya jasa apabila pendirian dibantu konsultan atau penyedia jasa legalitas.
FAQ resmi AHU mencantumkan biaya pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan untuk usaha mikro dan kecil sebesar Rp50.000 per permohonan berdasarkan ketentuan PNBP yang dirujuk AHU.
Jadi, jangan langsung menganggap angka tersebut sebagai total seluruh kebutuhan legalitas usaha. Biaya tambahan dapat timbul dari kebutuhan administrasi atau layanan lain yang dipilih pelaku usaha.
Keuntungan PT Perorangan untuk UMKM
Salah satu daya tarik utama PT Perorangan adalah pengusaha bisa menjalankan perusahaan sendiri tanpa membutuhkan pemegang saham kedua.
Selain itu, ada beberapa keuntungan lain, antara lain proses pendirian yang relatif sederhana, tidak memerlukan akta notaris pada pendirian awal, status perusahaan sebagai badan hukum, serta adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan yang perlu dijaga melalui pengelolaan perseroan secara benar.
Status badan hukum juga dapat meningkatkan profesionalitas usaha ketika berhubungan dengan konsumen, mitra bisnis maupun lembaga keuangan. AHU menyebut pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan serta kemudahan akses pembiayaan sebagai beberapa manfaat Perseroan Perorangan.
Punya PT Perorangan, Jangan Lupakan Kewajiban Ini
Kemudahan mendirikan perusahaan bukan berarti setelah sertifikat keluar semua urusan selesai.
Perseroan Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Format laporan tersebut mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
Pemilik juga perlu menjaga administrasi dan keuangan perusahaan secara tertib serta memenuhi kewajiban perpajakan dan perizinan sesuai kegiatan usahanya.
Kapan PT Perorangan Harus Berubah Menjadi PT Biasa?
Ini penting terutama bagi UMKM yang sedang berkembang.
Perseroan Perorangan harus mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau perusahaan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Jadi, PT Perorangan bukan berarti struktur perusahaan tidak pernah bisa berubah.
Ketika bisnis berkembang, menerima pemegang saham baru, atau tidak lagi memenuhi kriteria UMK, bentuk badan hukumnya perlu disesuaikan.
Bagaimana Pajak PT Perorangan pada 2026?
Ada perkembangan penting pada 2026 yang perlu diketahui pemilik Perseroan Perorangan.
PP Nomor 20 Tahun 2026, yang diundangkan pada 22 April 2026, mempertahankan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5% dan membawa perubahan terhadap ketentuan jangka waktu pemanfaatannya. DJP menjelaskan bahwa batas waktu tertentu pemanfaatan fasilitas PPh Final 0,5% dihapus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria.
Ini sekaligus berarti informasi lama yang menyebut PT Perorangan hanya mendapat fasilitas 0,5% selama tiga tahun tidak tepat lagi jika digunakan sebagai penjelasan umum untuk ketentuan 2026.
Ketentuan pajak tetap perlu dilihat berdasarkan omzet, jenis penghasilan, serta kondisi masing-masing wajib pajak.
PT Perorangan Cocok untuk Siapa?
PT Perorangan dapat menjadi pilihan menarik bagi pemilik UMKM, pengusaha pemula, bisnis online, penyedia jasa, pedagang, usaha rumahan, maupun entrepreneur yang menjalankan usaha sendiri dan memenuhi kriteria UMK.
Namun, bentuk badan usaha sebaiknya tidak dipilih hanya karena prosesnya lebih mudah atau murah.
Jika sejak awal bisnis akan dimiliki beberapa orang, membutuhkan investor, atau mempunyai rencana struktur kepemilikan yang lebih kompleks, pertimbangkan apakah PT persekutuan modal lebih sesuai.
Mau Mendirikan PT Perorangan tapi Bingung Mulai dari Mana?
Kesalahan menentukan KBLI, kegiatan usaha, struktur modal, alamat perusahaan hingga perizinan OSS dapat membuat administrasi usaha menjadi tidak sesuai dengan kondisi bisnis sebenarnya.
DenLegal membantu pelaku usaha dalam kebutuhan pendirian PT Perorangan, PT, CV, NIB, OSS, KBLI serta perizinan dan legalitas usaha lainnya.
PT DenLegal Mitra Solution
Biro Jasa Perizinan & Legalitas Usaha
WhatsApp: 0821-2134-2828
Telepon: 0813-8264-141
Website:denlegal.com
Instagram: @denl_egal
TikTok: DenLegal Mitra
DenLegal — Tercepat, Termurah, Terpercaya.
FAQ PT Perorangan 2026
Apakah satu orang benar-benar bisa mendirikan PT?
Ya. Satu orang dapat mendirikan Perseroan Perorangan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku dan usahanya memenuhi kriteria UMK.
Apakah PT Perorangan memiliki komisaris?
Tidak. Perseroan Perorangan cukup memiliki satu pendiri yang menjadi pemegang saham sekaligus direktur dan tidak memerlukan komisaris.
Apakah harus menggunakan akta notaris?
Tidak untuk pendirian awal Perseroan Perorangan. Pendaftaran dilakukan secara elektronik menggunakan Pernyataan Pendirian.
Apakah setelah mendirikan PT Perorangan perlu mengurus NIB?
Ya. Setelah pembentukan badan hukum, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan NIB dan perizinan berusaha sesuai kegiatan usahanya.
Apakah PT Perorangan wajib membuat laporan keuangan?
Ya. Perseroan Perorangan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara elektronik kepada Menteri.